Bengkel, Pusat KUD NTB – Dalam rangka memperkuat peran koperasi sebagai garda terdepan distribusi pupuk, tiga orang Staf Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Rima Rizky Afifah, Dhimas Rahmandanu dan Ifta Andriyanto melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk berdiskusi dan menggali informasi terkait mekanisme usaha pupuk serta sistem penyalurannya melalui jaringan Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB. Kedatangan Staf LPDB-KUMKM diterima Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Direksi Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB.
Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB saat ini melayani penyaluran pupuk ke 99 (sembilan puluh sembilan) pengecer yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan. Dari jumlah tersebut, hanya 2 (dua) Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan langsung sebagai pengecer pupuk. Hal ini menjadi perhatian utama dalam diskusi, mengingat potensi besar KUD untuk mendukung distribusi pupuk secara lebih merata dan efisien.
Ketua Umum Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB, H.M. Masnun menyampaikan harapannya agar lebih banyak KUD anggota yang dapat kembali berfungsi sebagai kios pengecer pupuk. Dari total 128 KUD yang menjadi anggota Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB, pihaknya mengusulkan agar minimal 50% dari jumlah tersebut dapat kembali ditetapkan sebagai pengecer pupuk.
“Keberadaan KUD sebagai pengecer pupuk sangat strategis, terutama untuk memastikan petani di wilayah pedesaan mendapatkan akses pupuk yang tepat waktu dan terjangkau. Kami berharap LPDB-KUMKM dapat mendukung permodalan bagi KUD yang ingin menjadi pengecer pupuk, dengan alokasi minimal Rp100 juta per KUD,” ujar H.M. Masnun.
“Sebagian besar KUD sudah memiliki fasilitas gudang penyimpanan dan transportasi lokal yang mendukung penyaluran pupuk. Dengan penguatan permodalan, KUD dapat memanfaatkan fasilitas ini secara lebih maksimal.” tambahnya.
“Dengan menjadikan KUD sebagai pengecer pupuk, penyaluran pupuk dapat menjangkau hingga ke pelosok desa, petani tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pupuk.” tegas H.M. Masnun
Menanggapi hal ini, LPDB-KUMKM menyatakan komitmennya untuk mengusulkan rekomendasi tersebut kepada Menteri Koperasi RI. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dalam ekosistem pertanian sekaligus memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan pupuk yang lebih optimal.
“Kami memahami pentingnya peran koperasi dalam mendukung sektor pertanian, terutama di NTB yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. LPDB-KUMKM akan mengupayakan solusi terbaik, termasuk mengusulkan dukungan permodalan kepada pemerintah agar target ini dapat tercapai,” ungkap LPDB-KUMKM.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara LPDB-KUMKM, Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB, dan pemerintah dalam mewujudkan distribusi pupuk yang lebih merata. Dengan langkah strategis ini, diharapkan keberadaan koperasi semakin berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani dan pembangunan daerah. (TAB)
