Bengkel, Pusat KUD NTB – Jumat (17/07/2026), Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pengurus, Pengawas, dan Direksi. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi, memperkuat tata kelola, dan memastikan ke depan nya organisasi berjalan lebih terstruktur.
Pembahasan pertama menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP). Peserta rapat mengevaluasi SOP yang telah berjalan, mengidentifikasi kelemahan, dan menyepakati langkah perbaikan agar prosedur tidak sekadar tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar diimplementasikan di setiap tingkatan organisasi.
“SOP adalah tulang punggung operasional kita. Tanpa SOP yang jelas dan tegas, kita akan kesulitan memastikan kualitas layanan dan akuntabilitas kerja. Rapat hari ini adalah langkah konkret untuk memperkuat fondasi tersebut,” ujar Ketua Umum H.M. Masnun
Selanjutnya, rapat membahas Fakta Integritas Pengurus dan Direksi. Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, koperasi ini memilih jalur terbuka dengan mengaudit diri sendiri sebelum pihak eksternal melakukannya. Evaluasi integritas ini mencakup pemeriksaan apakah Pengurus dan Direksi telah menjalankan tugas sesuai amanat anggota dan regulasi yang berlaku.
“Integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban. Setiap Pengurus dan Direksi harus memahami bahwa kepercayaan anggota adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita harus membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak diberikan sia-sia,” tegas Masnun.
Poin ketiga berfokus pada Surat Keputusan (SK) Direksi dan Kontrak Kerja. Pembahasan ini menekankan pentingnya kejelasan peran, target kinerja, dan mekanisme pertanggungjawaban. SK dan kontrak kerja yang tegas diharapkan menjadi pedoman bagi setiap jajaran direksi dalam menjalankan operasional sehari-hari.
Rapat juga menyentuh isu manajemen anak perusahaan, khususnya CV. Mutiara Sejati Utama (MSU). Sebagai entitas bisnis di bawah naungan koperasi, CV. MSU memerlukan perhatian khusus agar tetap sehat secara finansial dan operasional, tanpa mengurangi otonomi manajemennya. Pembahasan mencakup evaluasi kinerja, laporan keuangan, dan kebijakan pengawalan yang proporsional.
Pembahasan terakhir mengarah pada pembinaan anggota. Koperasi yang kuat lahir dari anggota yang kuat, baik secara ekonomi maupun pemahaman akan hak dan kewajibannya. Program pembinaan yang dirancang mencakup edukasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan upaya memastikan anggota merasakan manfaat nyata dari keanggotaannya.
Rapat koordinasi Jumat kemarin bukan sekadar pertemuan formal, melainkan checkpoint strategis. Dari SOP yang diperkuat, integritas yang dijaga, kontrak yang diperjelas, anak perusahaan yang dikelola, hingga anggota yang dibina, semua menjadi bagian dari puzzle tata kelola yang harus saling menguatkan.
“Rapat ini hanya berarti jika diikuti dengan tindakan nyata. Kita tidak ingin rapat hari ini hanya menjadi catatan di notulen. Kita ingin setiap keputusan yang diambil hari ini terlihat hasilnya di lapangan, dirasakan oleh anggota, dan diakui oleh masyarakat,” ungkap H.M. Masnun.
Sehari setelah Rapat Koordinasi Pengurus, Pengawas, dan Direksi, Koperasi Konsumen Pusat KUD NTB kembali menggelar Rapat Pleno pada Sabtu (18/07/2026).
Agenda pertama membahas kelayakan rencana ekspansi usaha Rice Milling Unit (RMU). Dengan NTB sebagai salah satu lumbung padi di Indonesia, kehadiran RMU dinilai memiliki potensi besar, baik untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal maupun untuk membuka sumber pendapatan baru bagi anggota.
Selain itu juga dibahas perbandingan sistem kelistrikan untuk operasional RMU apakah lebih menguntungkan menggunakan genset mandiri atau menyambungkan listrik langsung ke PLN.
Genset mandiri menawarkan fleksibilitas tinggi, terutama di daerah dengan pasokan listrik yang tidak stabil. Namun, biaya pembelian, perawatan, dan bahan bakar menjadi pertimbangan utama.
Di sisi lain, listrik PLN menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang dan keandalan infrastruktur, tapi memerlukan investasi awal untuk instalasi dan terkadang terkendala pemadaman yang tidak terduga.
Rapat menyepakati untuk melakukan survei lapangan lebih lanjut terhadap kondisi jaringan listrik di lokasi RMU, meminta data historis pemadaman PLN di wilayah tersebut, serta menghitung total cost of ownership (TCO) untuk kedua opsi dalam jangka lima hingga sepuluh tahun.
Agenda terakhir membahas kelayakan usaha transportasi dengan armada truk, sektor yang dinilai strategis untuk mendukung distribusi hasil pertanian anggota, termasuk hasil dari RMU yang direncanakan.
Rencana awal adalah pengadaan tiga unit truk, namun hingga saat ini satu unit sudah terindent (dipesan). Truk pertama ini akan menjadi pilot project untuk menguji kelayakan operasional sebelum dua unit sisanya diambil keputusan.
“Dua hari ini kita rapat intensif. Kemarin soal tata kelola, hari ini soal pengembangan usaha. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama: koperasi yang sehat harus punya tata kelola yang kuat dan visi bisnis yang jelas. Kita tidak ingin besar sebentar lalu runtuh. Kita ingin tumbuh bertahap, kokoh, dan berkelanjutan,” pungkas Ketua Umum H.M. Masnun. (TAB)